Jikadi Indonesia berarti fungsi dan peranan infrastruktur berhubungan dengan tugas lembaga negara. Komponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain sampai ke lembaga negara. Media ini dapat berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media.
- Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat berupa tuntutan dan dukungan yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Dalam modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dijelaskan struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik. Baca juga Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Baca juga 3 Hak DPR Terkait Fungsi Pengawasan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat Berikut pengertian dari supra-struktur dan infra-struktur politik. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Susunan kelembagaan ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara, dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang dimaksud suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara yang peran dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Kekuangan. Baca juga Pancasila Sila ke-3 Makna, Butir-Butir Pengamalan dan Contoh Penerapan Sila Persatuan Indonesia Baca juga Arti Lambang Sila Pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijakan. Infrastruktur politik merupakan kekuatan di dalam masyarakat. Prinsipprinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain: Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Negara dengan asas hukum. Pemerintah berdasarkan konstitusi. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Pemerintahan mayoritas. Pemilu yang bebas.Politik adalah pembagian kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan yang menyangkut negara dan warga negara menggunakan strategi tertentu. Dalam sistem politik Indonesia, ada komponen yang disebut suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menunjang jalannya tugas kenegaraan atau untuk fungsi pembagian kekuasaan politik. Beberapa contoh lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Komponen lain dalam sistem politik Indonesia yang akan kita bahas adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah komponen – komponen yang berhubungan dengan kehidupan lembaga – lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi lembaga kenegaraan atau lembaga yang termasuk dalam suprastruktur dapat dipungkiri bahwa suprastruktur dan infrastruktur politik mempunyai keterkaitan yang erat. Tidak hanya keterkaitan, akan tetapi kedua kelembagaan tersebut memang harus berjalan beriringan untuk dapat saling menyeimbangkan demi tercapainya tujuan nasional. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik yang menjelaskan infrastruktur politik beserta salah satu elemennya, yaitu partai politik. Akan tetapi, terlebih dahulu kita akan membahas lebih jauh lagi tentang infrastruktur politik dari Infrastruktur Politik Di Indonesia, kita mengenal beberapa contoh bentuk infrastruktur politik yang berupa lembaga atau organisasi. Beberapa contoh infrastruktur politik tersebut adalahPartai politikPartai politik adalah merupakan sekelompok masyarakat yang terorganisir, mempunyai tujuan politik dan ideologi yang sama. Kelompok ini digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat demi mendapatkan jabatan politik. Dengan mendapat jabatan atau kedudukan dalam sistem politik, maka partai politik akan bisa menyalurkan tujuan dan program partainya ke dalam sistem politik Indonesia. hal itu tentu saja tidak dimaksudkan untuk sekedar memenuhi kepentingan partai. Akan tetapi demi perbaikan bangsa dan kepentinganKelompok kepentingan juga dikenal dengan group of interest dimana setiap anggota kelompok memiliki ketertarikan pada hal yang sama sehingga mereka mempunyai kepentingan yang saling terkait. Berbeda dengan partai politik yang mengincar kedudukan politik, kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan politik namun tertarik untuk memperoleh jabatan publik. Walaupun terkadang ada pemimpin atau anggota dari kelompok ini yang mendapat kedudukan politik, akan tetapi hal itu tidak secara langsung menjadi tujuannya dan kelompoknya. Bentuk – bentuk dari kelompok kepentingan antara lain; 1 Lembaga swadaya masyarakat, 2 organisasi kemasyarakatan, 3 organisasi sosial dalam bentuk perserikatan, himpunan, dan persatuan penekanKelompok penekan atau disebut juga pressure group mempunyai sistem yang hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekan juga menghimpun anggotanya melalui kesamaan kepentingan. Akan tetapi, dalam kelompok penekan ini, mereka lebih berusaha untuk mempengaruhi proses penetapan kebijakan tertentu, misal pembuatan undang – undang tentang suatu isu terbaru. Keinginan mereka mempengaruhi jalannya penetapan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat luas yang belum mendapat tanggapan pemerintah. Berbeda dengan partai politik yang menginginkan jabatan atau kekuasaan politik, kelompok penekan tidak menginginkan kedudukan tersebut. Kelompok penekan hanya ingin kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan pandangan rakyat kebanyakan. Bebrapa contoh kelompok penekan yang ada di Indonesia antara lain Nahdatul Ulama NU, Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa komunikasi politikMedia komunikasi politik juga dikenal sebagai media massa yang merupakan sarana penting untuk menjadi media komunikasi politik. Media komunikasi politik juga digunakan sebagai sarana publikasi gerakan – gerakan politik. Dengan begitu, masyarakat akan tahu agenda – agenda politik yang akan berlangsung dan memberikan pandangan bagi masyarakat untuk menjatuhkan dukungannya pada salah satu partai politik atau tokoh politik. Media komunikasi politik adalah alat yang sangat efektif bagi aktivis politik untuk dapat merebut hati masyarakat dan mendapatkan suara dalam pemilihan. Seperti yang kita ketahui, kekuatan media saat ini sangatlah besar, seiring kemajuan teknologi informasi yang bisa diakses semua orang. Adapun media komunikasi politik bisa berbentuk media elektronik maupun media cetak. Televisi, radio, internet, merupakan contoh dari media elektronik. Sedangkan media konvensional yang masih efektif dan masih banyak diminati adalah surat kabar dan politikTokoh politik adalah orang – orang yang berkiprah dalam dunia politik suatu negara. Lebih khusus lagi, tokoh politik biasanya adalah orang – orang yang mempunyai kedudukan dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meskipun lembaga yudikatif mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua lembaga tersebut, akan tetapi tokoh – tokoh dalam lembaga yudikatif biasanya tidak terlalu menarik perhatian masyarakat sebagaimana para anggota badan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, kita mengenal banyak tokoh politik. Antara lain, para mantan presiden Indonesia, menteri – menteri, pemimpin partai politik, dan anggota dewan dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikPartai politik adalah sebuah organisasi masyarakat dimana di dalamnya terdapat tujuan politik. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat pembagian tugas dan pelaksana tugas yang menjalankan program – program politik berdasarkan ideologi dari organisasi tersebut. Partai politik juga diartikan sebagai kendaraan politik untuk mendapat kekuasaan. Dari kelima contoh dari infrastruktur politik yang telah disebutkan sebelumnya, contoh infrastruktur politik dalam partai politik lah yang paling dikenal masyarakat dengan gerakan – gerakannya yang massif dan terbuka. Partai politik mempunyai dominansi untuk menyampaikan tujuannya, menyampaikan program – programnya, agar masyarakat tertarik dan ikut menjadi kader. Semakin banyak anggota maka partai tersebut akan makin kuat dan semakin mudah mencapai tujuannya.’Sejak era reformasi dimulai, dimana kebebasan rakyat untuk berpendapat mendapat banyak kesempatan, partai politik di Indonesia semakin menjamur. Hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Pada pemilu sebelum era reformasi, kita hanya bisa melihat tidak lebih dari lima partai politik yang bisa kita pilih. Akan tetapi, pada pemilu pertama setelah era reformasi, terdapat 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mempunyai banyak pandangan untuk Indonesia yang lebih baik lagi sehingga mereka menggalang dukungan melalui partai politik untuk bisa menjalankan program – progam yang menurut merekan akan menjadi sebuah perbaikan bagi sistem politik Contoh dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikInfrastruktur politik yang berbentuk partai politik mempunyai fungsi sebagai berikutSarana pendidikan politikSalah satu fungsi contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik memberikan Fungsi Sosialisasi Politik Dalam Pengembangan Budaya Politik kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat awam bisa mengethaui tentang pendidikan politik yang tidak semua orang dapatkan di bangku pendidikan formal. Memberikan sosialisasi politik juga merupakan salah satu Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat dalam pergerakan sistem politik di toleransiDi Indonesia, ada banyak sekali partai politik. Hal itu karena ada banyak kelompok yang mempunyai visi dan misi yang berbeda. Hal itu juga merupakan cerminan kehidupan dalam masyarakat dimana Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Baik itu berbeda dalam hal agama, suku, ras, dan budaya. Oleh kerena itu, salah satu fungsi contoh infrastruktur politik dalam partai politik adalah dengan mningkatkan toleransi terhadap perbedaan yang ada di penyalur aspirasiIndonesia adalah negara dengan sistem politik yang demokratis. Demokrasi ini memungkinkan rakyat untuk terjun langsung dalam Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik Indonesia. Dengan terjun langsung dalam dunia politik, berarti rakyat memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, kebebasan beraspirasi tersebut tidak serta merta rakyat bisa dimana saja dan kapan saja mngutarakan pendapatnya. Ada prosedur yang harus dilewati dan sarana yang harus digunakan untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam hal inilah partai politik mempunyai peran yang penting. Partai politik bisa disebut sebgai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Itulah mengapa wakil rakyat yang duduk dalam parlemen merupakan wakil – wakil dari partai politik yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Aspirasi yang disalurkan dalam partai politik ini juga lah yang akan menentukan kebijakan – kebijakan yang dipilih oleh rekruitmen politikMenjadi sarana rekruitmen politik merupakan salah satu Fungsi Partai Politik di Indonesia. dalam infrastruktur politik yang berwujud partai politik inilah kader – kader politik direkrut, diberi pembekalan, untuk kemudian diseleksi untuk menjadi pemimpin atau untuk mendapat jabatan dalam pemerintahan. Dengan fungsi ini, partai politik membuka peluang sebesar – besarnya untuk rakyat agar bisa ikut berpartisipasi dalam sistem politik komunikasi politikSebagai salah satu Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi Indonesia, partai politik berfungsi untuk menjadi media atau penghubung komunikasi politik. Komunikasi tersebut berbentuk aspirasi masyarakat yang kemudian diolah dan diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan yang dimasukkan dalam program partai politik. Dengan begitu aspirasi rakyat akan dapat ditangkap oleh pemerintah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan Contoh dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikInfrastruktur politik dalam bentuk partai politik mempunyai peran khusu dalam pemerintahan dan sistem politik Indonesia. beberapa peran contoh infratruktur politik dalam partai politik adalahBerpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengirimkan wakilnya untuk duduk dalam kursi pemerintahan agar bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau para pemegang kekuasaan. Peran ini dijalankan, terutama jika partai politik berada pada pihak oposisi. Walaupun Indonesia tidak mengenal sistem partai oposisi, akan tetapi selalu ada partai politik yang menempatkan diri sebagai pihak oposisi yang selalu siap memberikan kritik pada pemerintah yang menjabat. Pihak oposisi ini sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi kenetralan dalam suatu untuk menafsirkan tuntutan yang masih mentah sehingga bisa dipahami dan diterima oleh pemerintah dan masyarakat mengenai contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik di Indonesia, terutama fungsi dan perannya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
JenisJenis Infrastruktur. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada pengertian infrastruktur, adapun beberapa jenis infrastruktur adalah sebagai berikut: 1. Infrastruktur Keras.PolitikHukum Perburuhan di Indonesia. 1. Pendahuluan. Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia (baca: kebijakan) senantiasa dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam grand strategy kebijakan nasional ( selective mirror thesis: hukum mencerminkan kepentingan pihak tertentu).